JAKARTA, KanalNews.id — Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) menghadapi tantangan besar memastikan kebijakan moneter tidak berhenti di pasar keuangan.
Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair), Prof. Dr. Achsanul Qosasi, menilai transmisi kebijakan moneter harus benar-benar dirasakan sektor riil.
Menurutnya, stabilitas rupiah dan pasar keuangan belum cukup menjadi ukuran keberhasilan kebijakan BI jika akses pembiayaan pelaku usaha kecil masih tersendat.
“Pertanyaan paling mendasar yang harus dijawab oleh pimpinan BI berikutnya adalah: sampai di mana kebijakan moneter itu berhenti?,” kata Achsanul, Kamis (13/8/2026).
Lebih lanjut, Pak AQ sapaan akrabnya juga menyoroti adanya kesenjangan antara efektivitas kebijakan stabilitas makroekonomi dan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Transmisi kebijakan moneter setidaknya memiliki dua dimensi penting, yakni biaya pembiayaan dan akses terhadap kredit, ” ujarnya.
Menurut AQ, perubahan kebijakan suku bunga dapat memberikan respons relatif cepat terhadap pasar keuangan dan nilai tukar.
Namun, dampaknya terhadap sektor usaha bawah dinilai belum berjalan secepat respons pasar finansial.
“Sinyal biaya bekerja dengan cepat di pasar keuangan. Namun, sinyal akses bagi sektor usaha bawah justru tersendat,” jelas AQ.
“Ketika indikator makro tampak membaik, penyaluran kredit modal kerja untuk usaha kecil malah mengalami perlambatan. Di sinilah letak kemacetan transmisi moneter kita,” sambungnya.
Karena itu, AQ menilai kepemimpinan BI berikutnya perlu memperkuat kebijakan makroprudensial agar likuiditas perbankan lebih efektif mengalir ke sektor riil.
Ia juga mengingatkan, terbatasnya pembiayaan UMKM berpotensi menekan aktivitas usaha, daya beli masyarakat, hingga pertumbuhan ekonomi nasional.
“Uji kelayakan di DPR mungkin akan banyak membedah isu suku bunga, inflasi, dan stabilitas rupiah,” tegasnya.
“Tetapi tugas riil Gubernur BI di lapangan adalah memastikan agar keputusan suku bunga dan instrumen likuiditas yang dirumuskan di ruang rapat Dewan Gubernur bisa sampai ke meja pemilik usaha kecil yang membutuhkan modal kerja,” lanjut AQ.
AQ berharap kepemimpinan BI mendatang memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait untuk memperluas akses pembiayaan.
“Kebijakan moneter harus mampu menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan dirasakan masyarakat hingga lapisan bawah, ” pungkasnya. (*)
