SUMENEP, KanalNews.id – Melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menggelar Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025. Kamis, 28 Maret 2024.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Forkopimda kabupaten sumenep, Bakorwil IV Pamekasan, seluruh kepala OPD, Instansi vertikal, BUMN/BUMD, Organisasi Keagamaan, Masyarakat, perwakilan Mahasiswa, LSM, Ademisi dan Media.
Sedangkan yang mengikuti secara secara daring para camat di lingkungan pemerintah kabupaten sumenep.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto menyampaikan, RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
“RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah,” katanya. Kamis (28/3/2024).
Lebih lanjut, Arif panggilan akrabnya menjelaskan, Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
“Adapun Musrenbang merupakan usulan masyarakat yang diinput melalui SIPD RI sebanyak 1.086 usulan, dan telah dilakukan verifikasi oleh mitra Bappeda dan kecamatan hingga tersisa 677 usulan. Selanjutnya usulan tersebut akan diverifikasi kembali oleh perangkat daerah,” timpal mantan Kepala DKPP Sumenep itu.
Arif juga menjelaskan, RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah, sebagai landasan dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
“Di tahun 2025 ada 6 prioritas pembangunan di Kabupaten Sumenep,” ujarnya.
Adapun 6 program prioritas pembangunan daerah kabupaten Sumenep di tahun 2025 diantaranya;
1. Pemantapan pemerataan layanan pendidikan berkualitas dan berkarakter, serta layanan kesehatan yang mudah dan terjangkau.
2. Pemantapan nilai tambah komoditas unggulan dan daya saing Pariwisata, IKM (Industri Keci Menengah) serta UMKM.
3. Pemantapan kompetensi tenaga kerja yang menyesuaikan kebutuhan pasar.
4. Pemantapan pemerataan infrastruktur publik, pelayanan dasar dan penunjang akses bagi kepulauan dan daratan, dengan memperhatikan aspek daya dukung lingkungan.
5. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta, penguatan penanganan masalah sosial.
6. Peningkatan tata kelola Pemerintahan yang inovatif dan berbasis digital. ***
