SUMENEP, KanalNews.id – Komisi IV DPRD Sumenep mulai menyoroti aliran dana hasil sewa stand dalam penyelenggaraan Madura Culture Festival (MCF) 2025 yang dibiayai oleh APBD Sumenep 2025.
Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Mulyadi, menilai dana sewa stand seharusnya masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena kegiatan MCF sudah menggunakan anggaran pemerintah.
“Event ini dibiayai APBD. Maka hasil sewa stand juga harus jelas kontribusinya ke PAD. Jangan hanya berhenti di penyelenggara,” kata Mulyadi melalui sambungan selulernya. Selasa (23/04/2025).
Lebih lanjut, Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, bahwa event MCF 2025 tercatat menyedot dana APBD sebesar Rp310 juta, sementara PAD-nya nyaris 0 Persen yakni hanya Rp4,9 juta.
“Anggaran besar, tapi PAD-nya kecil sekali. karena memang PAD-nya tidak jelas dari hasil kegiatan itu,
Selain itu, sambung Mulyadi, sewa stand diperkirakan menghasilkan Rp219 juta. Apalagi masih ada dana sponsorship juga turut mengalir mendukung kegiatan tersebut.
Oleh karena itu, Mulyadi menekankan, pengelolaan dana hasil sewa stand dan sponsorship harus terbuka. Transparansi penting agar publik mengetahui aliran anggaran di balik perhelatan kebudayaan berskala besar itu.
“Kami menanyakan transparansinya. Apakah dana sewa stand dan sponsorship tercatat, dan bagaimana mekanisme penyetoran dan laporan pertanggungjawabannya. Ini harus dibuka, jangan sampai ada tumpang tindih,” ujarnya dengan tegas.
Sebab menurutnya, masyarakat berhak mengetahui ke mana dana non-APBD itu diarahkan. Sebab kegiatan yang dibiayai negara tetap wajib menjamin akuntabilitas dan manfaat bagi daerah.
Bahkan dalam waktu dekat, pihaknya berencana memanggil Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kabupaten Sumenep.
“Pemanggilan ini kami dilakukan untuk memastikan seluruh aliran dana MCF 2025 dikelola sesuai aturan dan berkontribusi pada PAD, ” ungkapnya.
Sementara itu, Event Organizer (EO) kegiatan MCF 2025, Sugeng Haryadi mengatakan, tarif sewa tenda/stand pameran itu berbeda-beda mulai Rp350 ribu khusus untuk UMKM. Namun ia diduga tidak berani menyebutkan tarif untuk OPD, Camat, BUMD, BUMN dan pengusaha swasta.
“Orang hanya lihat nominalnya. Padahal biaya keamanan saja tiap malam Rp2,5 juta. Pengamanan stan, kebersihan, itu besar,” jelasnya.
Tak hanya itu, Sugeng juga berdalih, biaya yang dipungut bukan untuk keuntungan, melainkan menutup kebutuhan operasional festival. Ia juga menepis anggapan sponsor mengalir dalam jumlah besar.
“Sponsor pun kecil, RSUD hanya Rp500 ribu, SKK Rp2,5 juta, Kangean Energi Rp5 juta,” dalihnya.
Namun sayang hingga berita terkait event MCF ini sudah tayang berkali, Bupati Sumenep tidak berani mengambil sikap untuk meluruskan isi tak sedap ini. (*)
