SUMENEP, KanalNews.id – Proses pencairan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep diduga tidak konsisten dan menimbulkan keresahan bagi sejumlah sekolah.
Kebijakan yang dikeluarkan Kasi PAUD dan TK Disdik Sumenep, dinilai berubah-ubah dan tidak sesuai dengan aturan yang diberlakukan kepada semua sekolah penerima BOP.
Pasalnya, untuk mencairkan dana BOP, sekolah diwajibkan memiliki rekomendasi dari Diknas. Namun, syarat itu mewajibkan kepala sekolah dan bendahara masuk Dapodik.
“Saya memang belum masuk Dapodik, tapi saya benar kepala sekolah di TK/KB Pulau Sapeken,” kata salah satu kepala KB, di Sapeken yang namanya tidak ingin disebutkan, Senin (4/8/2025)
Lebih lanjut, pihaknya sangat menyayangkan sikap Disdik Sumenep yang tidak memberinya rekom pencairan dana, meski sudah menjabat resmi di sekolah tersebut.
Namun ironis, lanjutnya, di Desa Pagerungan Besar ada KB yang kepala sekolah dan bendaharanya tidak terdaftar di Dapodik tetapi tetap dapat rekomendasi.
“KB Haji Lolo itu malah dapat rekom. Padahal kepala dan bendaharanya tidak terdaftar dan tidak pernah masuk ke sekolah,” ungkapnya kecewa.
Oleh karena itu, Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sumenep, Wahyudi, ikut menyoroti persoalan yang dianggap melabrak aturan tersebut.
“Kalau aturannya kepala dan bendahara harus masuk Dapodik, ya harus komitmen dijalankan,” tegas Wahyudi kepada media ini. Senin (04/05/2025).
Bahkan, Wahyudi mengaku sudah menelusuri langsung ke sejumlah kepala PAUD dan TK di Sapeken, dan menemukan praktik yang dianggap tak adil.
“Saya temukan KB/PAUD Haji Lolo tetap dapat rekom pencairan meski kepala dan bendaharanya tak masuk Dapodik,” tambahnya.
Tak hanya itu, Wahyudi juga mengaku memiliki bukti pencairan dana BOP dari Bank Jatim Cabang Sumenep untuk KB Haji Lolo di Dusun Mandar, Pagerungan Besar.
“Ini bukti nyata ada permainan. Dana BOP KB Haji Lolo dicairkan di Bank Jatim Sumenep,” tegasnya.
Oleh sebab itu, Wahyudi menduga praktik seperti ini bukan hal baru. Ia mengaku sudah lama menerima keluhan dari sekolah di Kepulauan Sapeken.
“Coba bayangkan, kepala sekolah dari kepulauan jauh-jauh ke Sumenep, keluar biaya, eh malah tak dapat rekom,” pungkasnya. (*)
