SUMENEP, KanalNews.id — Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep menargetkan peningkatan prestasi siswa dan penguatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai prioritas utama pada 2026.
Langkah ini diarahkan untuk mendorong lompatan mutu pendidikan sekaligus mempersempit kesenjangan layanan antarwilayah.
Kepala Disdik Sumenep, Mohamad Iksan, menyatakan program 2026 pada prinsipnya merupakan kelanjutan dari perencanaan 2025, dengan ruang penyesuaian sesuai kebutuhan di lapangan.
“Program 2026 pada prinsipnya merupakan kelanjutan dari perencanaan tahun 2025. Namun, apabila terdapat usulan perubahan, tentu akan kami kaji dan ajukan,” kata Iksan sapaan karibnya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya. Senin (09/02/2026).
lebih lanjut Iksan merinci, terdapat tiga fokus utama pada tahun 2026 ini. Pertama, mendorong dan menyiapkan prestasi peserta didik, baik di tingkat kabupaten maupun nasional. Kedua, memperkuat kontribusi sektor pendidikan terhadap peningkatan IPM. Ketiga, memastikan proses belajar mengajar berjalan selaras dengan upaya peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sumenep.
Menurut mantan Kepala Disbudporapar Sumenep itu, dukungan terhadap program tersebut mencakup pembenahan sarana dan prasarana, penguatan sumber daya manusia tenaga pendidik, serta optimalisasi kegiatan penunjang prestasi akademik dan nonakademik.
“Fokus utama tetap pada peningkatan kualitas proses belajar mengajar di sekolah. Pemanfaatan Dana BOS harus benar-benar menunjang kegiatan pembelajaran,” tegasnya.
Dalam waktu dekat, sambung Iksan, ia berencana meninjau langsung pelaksanaan pendidikan di seluruh kecamatan. Langkah ini, kata dia, untuk memantau efektivitas program sekaligus memberikan motivasi kepada kepala sekolah, guru, dan pengawas.
“Saya akan turun langsung ke kecamatan-kecamatan untuk memastikan bagaimana proses belajar mengajar berjalan, sekaligus memberikan motivasi agar kualitas pendidikan terus meningkat,” ujarnya.
Bahkan Iksan juga menegaskan komitmen pemerataan layanan pendidikan, terutama antara wilayah kepulauan dan daratan di Sumenep.
“Kami memastikan tidak ada disparitas pendidikan antara wilayah kepulauan dan daratan. Semua anak di Sumenep harus mendapatkan layanan pendidikan yang setara,” pungkasnya. (*)
