SUMENEP, KanalNews.id – Kuasa hukum warga Desa Talango berinisial DR, Zamrud Khan, mempertanyakan penetapan kliennya sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemalsuan tanda tangan. Ia menduga terdapat sejumlah kejanggalan dalam penanganan kasus tersebut.
Bahkan, Zamrud sapaan akrabnya, mencurigai perkara yang menyeret kliennya berpotensi menjadi kasus pesanan. Dugaan itu muncul karena sejumlah proses penyidikan dinilai tidak berjalan secara proporsional dan profesional.
Diketahui, kedatangan Zamrud beserta rekan-rekannya ke Polresta Sumenep bertujuan meminta kejelasan perkembangan laporan yang ditangani sejak 2024. Ia juga mempertanyakan tindak lanjut laporan dugaan pemalsuan dokumen dan penyerobotan tanah.
“Kami datang untuk menanyakan perkembangan penanganan perkara sejak 2024. Sampai sekarang, belum ada tindak lanjut yang jelas terhadap laporan klien kami,” kata Zamrud. Senin (09/11/2026).
Lebih lanjut, Menurut Zamrud, persoalan semakin janggal ketika kliennya justru ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemalsuan tanda tangan.
Padahal, berdasarkan keterangan yang disampaikan Zamrud, kliennya tidak mengetahui maupun terlibat dalam rangkaian perbuatan pidana yang dituduhkan.
Tak hanya itu, Zamrud juga mengatakan tanda tangan salah satu sekretaris desa diduga dibubuhkan oleh Kepala Desa Talango bernama Adnan.
“Klien kami tidak mengetahui, tidak melihat, apalagi melakukan rangkaian pidana yang dituduhkan. Bahkan, tanda tangan itu disebut telah diakui ditandatangani kepala desa atas nama Adnan,” ujarnya.
Selain itu, Zamrud juga mempertanyakan dasar penyidik mengembangkan perkara hingga menetapkan kliennya sebagai tersangka. Sebab, menurut dia, DR justru merupakan warga yang sedang mengurus sertifikat tanah.
Ia menilai persoalan kepemilikan tanah semestinya ditempatkan dalam ranah perdata apabila terdapat pihak lain yang mengklaim kepemilikan.
“Klien kami ini sebenarnya korban yang sedang mengurus sertifikat tanahnya. Kalau persoalan kepemilikan, itu ranah perdata ketika ada pihak lain yang mengklaim,” ucapnya.
Selain mempertanyakan konstruksi perkara, Zamrud juga menyoroti persoalan legal standing pihak pelapor. Namun, ia menyerahkan aspek tersebut kepada penyidik untuk diperiksa secara objektif.
Ia juga mengungkapkan dugaan ketidakprofesionalan penyidik dalam proses penanganan perkara, termasuk terkait pelaksanaan gelar perkara khusus di Polda Jawa Timur.
Menurut Zamrud, hasil gelar perkara khusus tersebut diduga dibocorkan penyidik Unit Pidana Umum kepada pihak pelapor.
“Inilah bentuk ketidaknetralan dan ketidakprofesionalan penyidik Polresta Sumenep dalam memproses persoalan ini,” katanya.
Atas sejumlah kejanggalan tersebut, Zamrud meminta penyidik melakukan gelar perkara kembali untuk menjelaskan dasar hukum penetapan kliennya sebagai tersangka.
“Kami ingin meminta gelar perkara kembali. Bagaimana prosesnya sehingga klien kami juga ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.
Zamrud mengaku telah bertemu Kasat Reskrim Polresta Sumenep untuk menyampaikan sejumlah keberatan. Menurut dia, Kasat Reskrim berjanji segera menindaklanjuti persoalan tersebut.
Ia mengingatkan agar penanganan perkara dilakukan secara transparan dan profesional. Terlebih, institusi Polri saat ini tengah menjalani upaya pembenahan internal.
“Harapan kami, perkara ini berjalan berdasarkan perspektif hukum yang riil dan benar. Jangan sampai penanganannya justru menimbulkan polemik baru,” tuturnya.
Sementara itu, Kasi Humas Polresta Sumenep Ipda Ach. Ardan belum memberikan penjelasan terkait penetapan tersangka kasus pemalsuan tandatangan tersebut. Humas hanya menyampaikan akan terlebih dahulu berkomunikasi dengan Kasat Reskrim.
“Saya komunikasikan dulu dengan Kasat, nanti by telepon saja,” jawabnya singkat saat dikonfirmasi tim media ini. (Man)
