JAKARTA, KanalNews.id – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi resmi kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP. Kamis, 20 Februari 2025
Instruksi ini menyusul dinamika politik yang terjadi terkait kriminalisasi hukum terhadap Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam surat resmi yang dikeluarkan, Megawati menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan instruksi partai berada di bawah kendali dirinya.
“Menghadapi situasi ini, kita harus tetap solid dan mengikuti arahan partai,” tulis Megawati dalam pernyataan resminya. Kamis (20/2/2025).
Salah satu instruksi utama adalah penundaan perjalanan kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP ke Magelang pada 21-28 Februari 2025.
Bagi yang sedang dalam perjalanan menuju Magelang, Megawati meminta mereka untuk segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
Selain itu, kepala daerah diminta tetap dalam komunikasi aktif dan standby by commander call untuk instruksi lanjutan.
Keputusan ini menunjukkan betapa pentingnya koordinasi internal PDIP dalam menghadapi dinamika politik nasional yang berkembang.
Megawati menegaskan bahwa partai harus tetap kuat dan solid dalam menghadapi segala tantangan yang muncul.
“Kita adalah satu kesatuan. Jangan terpecah, tetap patuh pada arahan partai,” tambah Megawati dalam pesannya.
Surat instruksi ini ditujukan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP di seluruh Indonesia.
Sebagai langkah pengamanan internal, surat ini juga ditembuskan kepada Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDIP.
Langkah ini memperlihatkan sikap tegas PDIP dalam menghadapi situasi politik yang dinilai berdampak pada stabilitas partai.
Dengan arahan ini, Megawati berharap seluruh kader tetap kompak dan fokus pada kepentingan partai serta rakyat Indonesia. (*).
