SUMENEP, KanalNews.id — Anggota Komisi II DPRD Sumenep, Masdawi, menyoroti penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang dinilai belum tepat sasaran.
Menurut Politisi Demokrat itu menjelaskan, bantuan pemerintah selama ini belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan kelompok tani di lapangan.
Masdawi mencontohkan kelompok tani yang menggarap lahan tegalan justru menerima bantuan saluran. Sementara kelompok yang membutuhkan traktor malah memperoleh bantuan berupa peralatan lain.
Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan perlunya evaluasi terhadap mekanisme pendataan kebutuhan petani sebelum bantuan disalurkan.
“Bantuan alsintan seharusnya diberikan berdasarkan kebutuhan riil kelompok tani, bukan sekadar menyalurkan barang tanpa mempertimbangkan kondisi lahan,” tegasnya. Senin (12/10/2026).
Lebih lanjut, Masdawi menjelaskan, persoalan itu menjadi perhatian karena pemerintah telah menggelontorkan anggaran untuk bantuan alsintan ke Kabupaten Sumenep melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Besarnya anggaran itu yang telah dikucurkan semestinya berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas pertanian masyarakat, ” ungkapnya.
“Faktanya, hasil pertanian di Sumenep selama ini belum menunjukkan peningkatan signifikan meski bantuan alsintan telah disalurkan selama bertahun-tahun, ” sambungnya.
Bagi Masdawi, persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan dengan menambah jumlah bantuan. Pemerintah juga perlu memastikan setiap peralatan benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi petani.
“Penyaluran bantuan yang tidak sesuai kebutuhan berpotensi membuat pemanfaatan alsintan kurang optimal. Akibatnya, tujuan meningkatkan efisiensi pengolahan lahan dan produktivitas pertanian sulit tercapai secara maksimal, ” terangnya.
Karena itu, sambung Masdawi, evaluasi perlu mencakup proses pengajuan bantuan, verifikasi kelompok tani, kesesuaian jenis alat dengan karakteristik lahan, hingga pemanfaatannya setelah bantuan diterima.
“Selain ketepatan sasaran, pemerintah juga perlu mengukur dampak bantuan melalui indikator yang jelas, seperti produktivitas per hektare, efisiensi biaya produksi, dan peningkatan hasil panen, ” tegasnya pula.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Sumenep belum memberikan komentar terkait sorotan Masdawi tersebut.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari DKPP yang dapat menjelaskan tanggapan pemerintah daerah atas kritik tersebut. (Hil)
