SUMENEP, KanalNews.id — Kegiatan Jalan-Jalan Sehat (JJS) Politik dalam rangka Hari Parlemen 2026 di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, menuai sorotan setelah Ketua DPRD terlambat hadir dan mayoritas anggota dewan dilaporkan absen. Minggu (18/10/2026).
Kegiatan yang berlangsung di sisi timur Taman Bunga Sumenep itu dipadati ribuan masyarakat. Namun, antusiasme peserta berbanding terbalik dengan kehadiran para wakil rakyat yang menjadi bagian dari penyelenggaraan acara.
Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, menjadi perhatian karena tidak hadir saat pembukaan kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka Hari Parlemen tersebut.
Anggota DPRD Sumenep dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Rasidi, mengatakan keterlambatan Zainal Arifin disebabkan urusan keluarga.
“Ketua DPRD telat hadir karena sedang mengantarkan anaknya ke luar kota,” kata Rasidi saat memberikan keterangan terkait keterlambatan tersebut. Minggu (18/102026).
Sementara itu, kritik lebih keras disampaikan Asmuni, salah satu peserta JJS yang juga dikenal sebagai jurnalis senior di Sumenep.
Ia menyayangkan keterlambatan hadir Ketua DPRD saat pembukaan kegiatan yang membawa nama lembaga legislatif tersebut.
Menurut Asmuni, kehadiran pimpinan DPRD semestinya menjadi perhatian, terlebih kegiatan itu diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Parlemen 2026.
“Saya sangat menyayangkan Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, tidak hadir pada pembukaan acaranya sendiri,” ujar Asmuni.
Ia juga menyoroti banyaknya anggota DPRD yang tidak terlihat mengikuti kegiatan tersebut, meskipun ribuan masyarakat memadati lokasi acara.
Asmuni menilai, ketidakhadiran mayoritas anggota dewan menimbulkan pertanyaan mengenai keterlibatan para wakil rakyat dalam kegiatan yang membawa nama parlemen.
“Dari hampir 50 anggota DPRD Sumenep, mayoritas banyak yang tidak hadir. Padahal, ribuan masyarakat memadati kegiatan JJS politik ini,” katanya.
Ia menduga kegiatan tersebut lebih banyak digerakkan oleh segelintir anggota DPRD dibandingkan melibatkan seluruh anggota lembaga legislatif.
Meski demikian, dugaan tersebut merupakan penilaian pribadi Asmuni dan belum dapat dijadikan kesimpulan mengenai keterlibatan anggota DPRD dalam penyelenggaraan acara.
Sorotan ini menjadi catatan bagi penyelenggara agar kegiatan publik yang membawa nama lembaga pemerintahan dapat disertai partisipasi dan koordinasi yang memadai.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan lebih lanjut mengenai alasan ketidakhadiran anggota DPRD lainnya. Konfirmasi dari pimpinan DPRD dan panitia diperlukan untuk menjelaskan tingkat kehadiran serta persiapan kegiatan tersebut.
